A. Dasar Hukum

• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera;
• Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
• Peraturan Menteri RIset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kuasa dan Delegasi Wewenang Kepegawaian;
• Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil
• Peraturan Menteri Pednidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi PNS di Lingkungan Depdiknas;
• Peraturan Meneteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta;
• Peraturan Menteri Riset, Teknologi. dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta.

B. Ketentuan

• Izin Belajar diberikan kepada PNS yang akan mengikuti pendidikan, bukan kepada PNS yang sudah selesai atau sedang mengikuti pendidikan.
• Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan.
• Tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, kecuali jika formasi memungkinkan.
• Tidak menuntut biaya dan/atau bantuan biaya dari Daerah.
• Untuk pendidikan dengan sistem by research, baik dalam maupun luar negeri, harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Pendidikan Nasional.

C. Persyaratan

• Fotokopi Kartu Pegawai (Karpeg).
• SK CPNS, SK PNS, dan SK Pangkat terakhir.
• Ijazah terakhir dan transkrip nilai yang telah dilegalisir.
• Surat Keterangan Lulus dari perguruan tinggi.
• Uraian Tugas Pekerjaan.
• Surat Pernyataan Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin.
• DP3 satu tahun terakhir.
• Surat Pernyataan Izin Belajar.

D. Prosedur Izin Belajar

Berikut adalah prosedur pengajuan izin belajar