Pengaktifan Tugas Belajar
Informasi mengenai prosedur dan syarat pengaktifan kembali PNS setelah tugas belajar.
A. Dasar Hukum
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Kepegawaian;
- Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi PNS di Lingkungan Depdiknas;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta.
B. Syarat Kelengkapan Berkas untuk Pemberhentian Sementara PNS
- Fotokopi legalisir Kartu Pegawai Negeri Sipil (Karpeg)
- Fotokopi legalisir SK Pengangkatan PNS
- Fotokopi legalisir SK Kenaikan Pangkat terakhir
- Fotokopi legalisir Ijazah terakhir
- Fotokopi legalisir SK Pengangkatan Jabatan Fungsional
- Fotokopi legalisir Penetapan Angka Kredit (PAK) lama
- Fotokopi legalisir DP-3 tahun terakhir (nilai sekurang-kurangnya "Baik")
- Alasan pemberhentian sementara dan berkas pendukung:
- Contoh: SK Pelantikan Jabatan Struktural, Surat Tugas Belajar, dan lainnya
Catatan: Semua berkas dibuat dalam 2 (dua) rangkap.
C. Prosedur Pengusulan Pengaktifan Tugas Belajar
G. Lampiran
Berikut adalah dokumen resmi terkait proses Pengaktifan Tugas Belajar: